Login

Mengintip Sejarah Demokrasi di Dunia

Sebagian dari kita mungkin tidak banyak yang tahu bahwa pada tanggal 15 September 2019 lalu diperingati sebagai Hari Demokrasi Internasional. Hari Demokrasi Internasional ini sendiri memang tak pernah lebih istimewa dari hari lainnya. Semuanya tampak biasa-biasa saja di hari ini. Tak ada pula perayaan khusus, seperti halnya hari AIDS Internasional,hari Buruh Internasional, dan sebagainya.

Namun demikian, tak dimungkiri bahwa hari ini juga sangatlah penting untuk dimaknai. Ya, momen hari demokrasi internasional menjadi saat yang tepat bagi kita untuk mengetahui sejauh mana demokrasi telah diterapkan. Bukan saja di Indonesia, tetapi juga di dunia.

Demokrasi sendiri bisa diartikan sebagai suatu sistem pemerintahan dimana semua warga negaranya mempunyai hak dan kesempatan yang sama atau setara untuk berkontribusi dalam proses pengambilan keputusan yang memengaruhi hidup mereka. Singkat kata, disini rakyat memiliki kekuasaan tertinggi dalam hal pembuatan keputusan yang berdampak bagi kehidupan negara secara keseluruhan.

Cikal Bakal Demokrasi

Kata demokrasi berasal dari bahasa Yunani δημοκρατία (dēmokratía) “kekuasaan rakyat”, yang terbentuk dari δῆμος (dêmos) “rakyat” dan κράτος (kratos) “kekuatan” atau “kekuasaan”. Konsep ini lahir dari Yunani kuno yang dipraktikkan dalam hidup bernegara antara abad ke IV SM sampai dengan abad ke VI SM. Demokrasi yang dipraktikkan pada masa itu adalah demokrasi langsung (direct democracy), artinya hak rakyat untuk membuat keputusan-keputusan politik dijalankan secara langsung oleh seluruh rakyat atau warga negara.

Nah, pertanyaannya sekarang, siapa yang dianggap warga negara? Pastinya tidak setiap penduduk dianggap sebagai warga negara. Dan status warga negara resmi ini sangat penting jika ingin terlibat dalam proses demokrasi politik. Yunani yang pada waktu itu masih tergolong negara kota hanya menganggap orang-orang asli Yunani berkasta tinggi sebagai warga negara. Rakyat jelata, budak belian, dan pedagang asing tidak termasuk didalamnya.

Meski telah menerapkan demokrasi sejak (antara) abad ke-4 hingga ke-6 SM, pemungutan suara perdana di Yunani baru dilakukan pada abad ke-7 SM. Tepatnya dengan diselenggarakan Apella (nama pemungutan suara) di Sparta, Yunani membuktikan pemilihan secara langsung, umum dan bebas rahasia dapat diadakan dengan lancar.

Yunani sendiri sebenarnya sangat identik dengan Romawi. Romawi kuno menyumbang banyak harta dan dukungan pada orang-orang besar di Yunani. Hampir seluruh jajaran pemerintahan yang demokratis di Yunani diisi oleh orang-orang Romawi. Namun, Romawi lebih dikenal karena kekuatan perangnya ketimbang sejarah keterlibatannya dengan demokrasi di Yunani.

Demokrasi di Eropa

Sementara sistem demokrasi di Yunani telah berlangsung sejak lama, demokrasi di Eropa baru dimulai sekitar abad ke-6 hingga ke-15. Pada masa itu di Eropa berlaku sistem Vassal (budak) dan Lord (tuan). Kebebasan sangat dibatasi pada masa itu, semua aspek kehidupan sosial dan spiritual dikuasi oleh Paus dan kaum gereja.

Demokrasi tumbuh di Eropa bagian barat karena kebanyakan kaum budak dan rakyat jelata ingin melepaskan diri dari kebiasaan adat. Kekuasaan otoritas gereja yang tidak selalu adil dan menyejahterakan seluruh masyarakat membuat orang-orang kecil merasa tidak dihargai. Mereka pun bangkit dengan mengubah sistem menjadi demokrasi.

Beberapa negara di Eropa Barat telah mengaku menjadi negara demokratis, namun banyak yang belum sepenuhnya menjalankan sistem demokrasi. Contoh negara besar yang nyata beralih sistem ke demokrasi tercatat dalam sejarah keruntuhan Uni Soviet. Setelah negara ini mengalami konflik sampai pecah menjadi beberapa negara kecil, negara pecahan ini menerapkan sistem demokratis karena tidak ingin mengulang lagi sejarah kelam sosialis – komunis.

Pemkembangan demokrasi di Eropa juga turut dipengaruhi oleh kemunculan Magna Charta (piagam besar) di Inggris pada 12 Juni 1215. Magna Charta muncul sebagai akibat perselisihan antara Paus dan para kaum gereja dengan raja, yang waktu itu diperintah oleh raja John. Perselisihan terjadi atas pemberberlakuan hak dan keinginan raja yang harus didasarkan pada hukum yang legal.

Keberadaan Magna Charta ini memang tak banyak dirasakan dampaknya oleh rakyat jelata, mengingat hanya berlaku untuk kalangan bangsawan dan raja saja, namun kemunculan piagam ini menjadi langkah awal berlakunya demokrasi di benua biru.

Demokrasi di Abad ke-20

Perang Dunia I berakhir dengan kemenangan sementara bagi demokrasi di Eropa, karena demokrasi masih lestari di Prancis dan sempat pula meluas sampai ke Jerman. Pada 1906, hak-hak demokratis modern yang seutuhnya, yakni hak suara universal bagi seluruh warga negara diimplementasikan secara konstitusional di Finlandia. Pun demikian perwakilan proporsional dengan sistem daftar terbuka.

Revolusi Februari di Rusia pada 1917 juga menjadi awal dari demokrasi liberal yang bertahan selama beberapa bulan di bawah pimpinan Aleksander Kerensky sampai Lenin mengambil alih pemerintahan Rusia pada bulan Oktober. Depresi besar-besaran, yang berdampak sangat buruk terhadap perekonomian, menghantam keras kekuatan-kekuatan demokrasi di banyak negara. Era 1930-an menjadi kurun waktu merajalelanya para diktator di Eropa dan Amerika Latin.

Demokrasi Pascaperang Dingin

Gelombang-gelombang baru demokrasi menyapu kawasan selatan Eropa pada era 1970-an, ketika sejumlah rezim diktator nasionalis berhasil ditumbangkan. Selanjutnya pada akhir era 1980-an di kawasan tengah dan timur Eropa, negara-negara komunis di bawah pengaruh Uni Soviet ikut berubah menjadi negara-negara demokrasi liberal.

Banyak negara Eropa Timur, Amerika Latin, Asia Timur, dan Asia Tenggara, serta sejumlah negara Arab, Asia Tengah, Afrika, dan Otoritas Palestina yang belum bernegara bergerak menuju demokrasi yang lebih liberal pada era 1990-an dan 2000-an.

Salah satu hasil kajian dari lembaga Freedom House yang didanai oleh Pemerintah Amerika Serikat menunjukkan bahwa tidak ada satu pun demokrasi liberal di dunia pada 1900 dengan hak suara universal. Namun pada 2000, 120 dari 192 negara yang ada, atau 62% negara di dunia sudah memberlakukannya.

Demokrasi pada abad ke-21

Pada abad ke-21, gerakan-gerakan demokrasi marak terjadi di berbagai belahan dunia. Di dunia Arab, serangkaian aksi protes besar-besaran yang belum pernah terjadi sebelumnya dilakukan oleh khalayak ramai di negara Mesir, Tunisia, Bahrain, Yaman, Yordania, Suriah, dan negara-negara lain di seluruh kawasan MENA (Middle East and North Africa, Timur Tengah dan Afrika Utara), Tujuannya satu, guna menuntut hak-hak berdemokrasi.

Gelombang revolusi ini diistilahkan dengan sebutan Efek Tunisia dan juga Musim Semi Arab. Otoritas Palestina juga mengambil tindakan sehubungan dengan permasalahan hak-hak berdemokrasi.

Di Iran, seusai pemilihan presiden yang bermasalah karena melibatkan korupsi, rakyat Iran menggelar serangkaian aksi protes secara besar-besaran untuk menuntut dilakukannya perubahan dan diberi hak-hak berdemokrasi. Aksi invasi atas Irak yang dipimpin oleh Amerika Serikat pada 2003 bermuara pada penggulingan Saddam Hussein dan pembentukan sebuah konstitusi baru yang menjamin terselenggaranya pemilihan umum secara bebas dan terbuka.

Di Asia, negara Birma (atau Myanmar) sejak lama diperintah oleh junta militer. Akan tetapi pada 2011, pemerintah mengubah sikapnya dengan mengizinkan hak-hak untuk melakukan pemungutan suara tertentu dan membebaskan pemimpin demokrasi, Aung San Suu Kyi, dari tahanan rumah. Meski demikian, Birma belum juga mengizinkan Suu Kyi untuk ikut serta dalam pemilihan dan masih menanggung permasalahan-permasalahan besar di bidang hak asasi manusia serta belum mengizinkan hak-hak demokratis penuh.

Indonesia juga menjadi salah satu negara di dunia yang menerapkan demokrasi dalam sistem pemerintahannya. Sistem demokrasi di Indonesia mulai berkembang secara dewasa sejak terlepas dari penjajahan Belanda dan Jepang. Para tokoh pendiri bangsa pada masa itu memang sudah memilih sistem demokrasi sebagai alat untuk mengatur sistem pemerintahan negara.

Perjalanan demokrasi di Indonesia sangat identik dengan faktor politik, maka tidak heran jika pada masa awal negara didirikan, Indonesia sempat beberapa kali mengalami proses pergantian sistem demokrasi. Diantaranya sistem demokrasi parlementer dan sistem demokrasi terpemimpin.

Nah, jika sebagian dari kita masih ingat dengan aksi mahasiswa tuntut Perppu KPK beberapa waktu lalu, itu juga jadi bagian dari demokrasi di tanah air.

Leave your vote

-1 points
Upvote Downvote

Total votes: 9

Upvotes: 4

Upvotes percentage: 44.444444%

Downvotes: 5

Downvotes percentage: 55.555556%

0 responses on "Mengintip Sejarah Demokrasi di Dunia"

    Leave a Message

    © 2017 XL Axiata. All rights reserved. Privacy Policy

    Hey there!

    Sign in

    Forgot password?

    Don't have an account? Register

    Close
    of

      Processing files…

      X
      X